Pengungsi Rohingya dalam Ketidakpastian

Penolakan terhadap pengungsi Rohingya di Aceh mencerminkan kegagalan pemerintah dalam penerapan Perpres No. 125 Tahun 2016.

Penolakan terhadap pengungsi Rohingya di Aceh mencerminkan kegagalan pemerintah dalam penerapan Perpres No. 125 Tahun 2016.

Para pengungsi Rohingya yang baru tiba melihat dari tempat tinggal mereka bersama di tempat penampungan sementara imigrasi Indonesia di Lhokseumawe, provinsi Aceh, pada 26 November 2023. Foto oleh Zikri Maulana/AFP—Getty Images

Oleh Rochim Hya

Dinamika isu pengungsi Rohingya memperoleh sorotan tajam, khususnya setelah tercatatnya kedatangan 1.887 pengungsi Rohingya di beberapa pantai Provinsi Aceh, yang terjadi dalam rentang waktu awal November hingga Desember 2023. Mereka mencari perlindungan dari krisis kemanusiaan di Myanmar, yang diperparah oleh konflik bersenjata dan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis.

Kondisi ini menciptakan tantangan kompleks bagi pemerintah Indonesia, khususnya di tingkat lokal di Provinsi Aceh, yang menjadi salah satu tempat tujuan bagi pengungsi Rohingya yang melarikan diri. Ketegangan dan kontroversi muncul ketika masyarakat setempat menunjukkan sikap penolakan dan protes terhadap kedatangan pengungsi, menggambarkan dinamika rumit dalam menanggapi krisis pengungsi ini.

Situasi semakin rumit dengan adanya polemik terkait penanganan pengungsi Rohingya di media massa dan media sosial, termasuk narasi negatif terhadap organisasi internasional, dugaan keterlibatan jaringan penyelundup manusia, hingga opsi relokasi penampungan ke pulau terpencil. Ketidakpastian dan perdebatan ini menjadi sorotan publik yang memerlukan penanganan dan solusi yang bijaksana dari berbagai pihak terkait.

Perlu ditekankan bahwa isu pengungsi Rohingya bukan hanya menyoal krisis kemanusiaan, tetapi juga melibatkan dimensi diplomatik, keamanan, dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk menangani isu ini harus dilakukan secara holistik dan melibatkan koordinasi antarlembaga, keterlibatan masyarakat lokal, serta upaya diplomasi di tingkat nasional dan internasional. Selain itu, diperlukan transparansi informasi dan komunikasi yang efektif untuk meredakan kekhawatiran, mengatasi ketidakpastian, dan membangun dukungan masyarakat terhadap langkah-langkah penanganan yang diambil.

Perbedaan respons masyarakat dan pemerintahan daerah Aceh terhadap kedatangan pengungsi Rohingya pada tahun 2023 menggambarkan dinamika yang kontras jika dibandingkan dengan situasi tahun 2015. Pada saat itu, kedatangan pengungsi Rohingya disambut dengan hangat dan terbuka oleh warga serta pemerintahan daerah Aceh. Namun, kali ini, kehadiran mereka menimbulkan polemik dan reaksi beragam di tengah masyarakat Indonesia.

Sejumlah reaksi masyarakat termasuk penolakan dan pengusiran oleh sebagian warga Aceh menciptakan ketegangan di lokasi kedatangan pengungsi. Seruan agar pemerintah mengambil sikap tegas juga menguat, mencerminkan resistensi terhadap kehadiran para pengungsi Rohingya yang belum memiliki kejelasan status kewarganegaraan. Hal ini menciptakan tantangan kompleks, di mana ketidakpastian dan kekhawatiran masyarakat mengenai dampak sosial, ekonomi, dan keamanan menjadi sorotan utama.

Anak-anak dan penduduk setempat memprotes kedatangan pengungsi Rohingya di dekat kamp sementara tempat mereka tinggal di sebuah pelabuhan di pulau Sabang, provinsi Aceh, Indonesia pada tanggal 18 Desember 2023. Foto oleh Chaideer Mahyuddin/AFP—Getty Images

Polemik ini menandai perubahan sikap dan respons masyarakat Aceh terhadap isu pengungsi Rohingya, yang kini menghadapi tantangan dan kompleksitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perlu adanya pendekatan yang bijaksana dan komprehensif dalam menangani situasi ini, melibatkan dialog dan koordinasi yang erat antara pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat lokal. Selain itu, perlunya keterlibatan aktif pemerintah pusat dan lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan yang dapat meredakan ketegangan, melindungi hak asasi manusia, dan mencari solusi jangka panjang bagi para pengungsi Rohingya.

Di tengah polemik yang melibatkan kedatangan pengungsi Rohingya, penyebaran hoaks secara luas di dunia maya telah menambah dimensi politik dalam penanganan isu Rohingya di Indonesia. Hoaks tersebut menciptakan lingkungan informasi yang tidak pasti dan dapat memperkeruh suasana. Isu-isu yang tidak benar atau dilebih-lebihkan dapat memicu reaksi berlebihan dari masyarakat dan memperumit upaya penyelesaian.

Peran media sosial dan platform daring menjadi sangat signifikan dalam menyebarkan hoaks, sehingga perlu adanya kesadaran dan tindakan preventif dari pihak berwenang untuk mengatasi penyebaran informasi palsu. Dalam konteks politik, hoaks dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk memengaruhi opini publik, atau bahkan memperkeruh polarisasi politik.

Dengan demikian, penanganan isu Rohingya tidak hanya melibatkan dimensi kemanusiaan dan sosial, tetapi juga tantangan politik yang memerlukan pendekatan holistik. Pemerintah, lembaga media, dan masyarakat perlu bersinergi dalam mendeteksi dan menanggapi hoaks dengan cepat, sambil tetap berfokus pada pemahaman yang akurat, dialog terbuka, dan upaya pemulihan keamanan dan kesejahteraan bagi para pengungsi Rohingya.

Walaupun Indonesia belum menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, negara ini harus tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum internasional. Salah satu prinsip yang ditegakkan adalah non-refoulement, yang melarang penolakan terhadap individu yang mencari suaka dan perlindungan internasional karena mengalami persekusi dan penganiayaan di negara asalnya.

Meskipun tidak terikat secara langsung oleh konvensi tersebut, Indonesia memiliki sejarah memberikan suaka kepada pengungsi, seperti pada kedatangan pengungsi Rohingya pada 2015 yang disambut dengan baik di Aceh. Namun, situasi terbaru menunjukkan adanya pergeseran dalam sikap masyarakat dan pemerintah daerah terhadap pengungsi Rohingya.

Ketidakpastian status kewarganegaraan dan kurangnya kerangka hukum yang jelas untuk menangani pengungsi dapat menjadi kendala dalam memberikan perlindungan yang adekuat. Oleh karena itu, perlunya perhatian serius terhadap isu ini, baik dari segi kebijakan domestik maupun kerja sama internasional, agar hak-hak pengungsi Rohingya dapat dijamin dan prinsip non-refoulement dihormati.

Jika Indonesia menolak kedatangan pencari suaka yang mencari perlindungan internasional, tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan nasional terkait perlindungan hak asasi manusia (HAM), tetapi juga melanggar berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi. Salah satu instrumen tersebut adalah Konvensi Anti Penyiksaan.

Gelombang menerjang perahu yang membawa pengungsi Rohingya ke pantai Laweueng di kabupaten Pidie, provinsi Aceh, pada 10 Desember 2023. Foto oleh Chaideer Mahyuddin/AFP—Getty Images

Prinsip non-refoulement, yang melarang penolakan terhadap individu yang mencari perlindungan karena risiko penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi di negara asalnya, merupakan norma hukum internasional yang fundamental. Menolak pencari suaka dapat membahayakan nyawa dan kesejahteraan mereka, serta bertentangan dengan kewajiban moral dan hukum yang diakui secara luas dalam komunitas internasional.

Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mempertimbangkan tanggung jawabnya sebagai anggota komunitas internasional dan memastikan bahwa hak asasi pencari suaka dihormati sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati secara global. Ini mencakup perlindungan terhadap mereka yang menghadapi risiko penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi di negara asalnya, sejalan dengan prinsip-prinsip Konvensi Anti Penyiksaan dan peraturan internasional lainnya yang relevan.

Dalam menjaga komitmen Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional yang menghormati hak asasi manusia (HAM), penting bagi negara ini untuk merenungkan upaya pengelolaan pencari suaka yang responsif terhadap nilai-nilai perlindungan HAM. Hal ini mencakup pembahasan dan peninjauan kembali kebijakan nasional terkait penanganan pengungsi serta pertimbangan untuk melibatkan diri dalam instrumen hukum internasional terkait hak-hak pencari suaka.

Proses ini bisa mencakup peninjauan kebijakan yang ada, pembahasan undang-undang baru atau perubahan pada peraturan yang relevan untuk lebih menjamin perlindungan HAM bagi pencari suaka. Dalam konteks ini, pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga hak asasi manusia, organisasi kemanusiaan, dan pakar hukum internasional untuk mengembangkan pendekatan yang holistik dan sesuai dengan standar internasional.

Melalui langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai anggota komunitas internasional yang peduli terhadap hak asasi manusia, serta memastikan bahwa penanganan pencari suaka mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Ini juga dapat mengurangi risiko konsekuensi hukum dan reputasional yang dapat timbul dari ketidakpatuhan terhadap norma-norma internasional di bidang hak asasi manusia.

Pemerintah Indonesia telah berusaha menghadapi tantangan penanganan pengungsi dengan menerbitkan Perpres No. 125 Tahun 2016. Perpres ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam mengelola situasi pengungsi yang datang dari luar negeri. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah mencoba mengatasi isu-isu kompleks terkait status, hak, dan kewajiban para pengungsi.

Perpres tersebut mencakup aspek-aspek penting seperti pemantauan, perlindungan, dan kesejahteraan pengungsi. Selain itu, peraturan ini memberikan dasar hukum bagi koordinasi antarinstansi pemerintah dalam menangani situasi pengungsi. Meskipun demikian, implementasi dan efektivitas Perpres ini mungkin masih memerlukan evaluasi dan pembaruan untuk memastikan respons yang lebih responsif dan sesuai dengan perkembangan dinamis di tingkat nasional maupun internasional.

Pengungsi Rohingya yang baru tiba menaiki truk untuk dipindahkan ke tempat penampungan sementara setelah penduduk desa menolak kamp relokasi mereka, di Banda Aceh pada 11 Desember 2023. Foto oleh Chaideer Mahyuddin/AFP—Getty Images

Dalam konteks ini, pemerintah juga dapat mempertimbangkan kerja sama lebih lanjut dengan organisasi internasional dan lembaga kemanusiaan untuk meningkatkan kapasitas dalam menangani masalah pengungsi. Evaluasi dan pembaruan kebijakan ini dapat menciptakan kerangka kerja yang lebih solid, mencakup pemenuhan hak asasi manusia para pengungsi, serta menjaga integritas dan reputasi Indonesia dalam hal penanganan situasi pengungsi.

Peraturan Presiden No. 124 Tahun 2016 mengemukakan panduan yang komprehensif dalam menangani kondisi darurat pengungsi, memetakan dengan jelas pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. Keberadaan regulasi ini menandakan upaya serius pemerintah Indonesia dalam menangani situasi darurat dan memastikan koordinasi yang efektif di semua tingkatan pemerintahan.

Pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah adalah langkah positif untuk memastikan respons yang cepat dan terkoordinasi di lapangan. Selain itu, adanya keterlibatan organisasi internasional dalam pembiayaan menunjukkan kerjasama global yang dapat memberikan dukungan finansial untuk penanganan kondisi darurat pengungsi.

Meskipun Perpres ini memberikan kerangka kerja yang solid, evaluasi berkala mungkin perlu dilakukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perubahan dinamis di tingkat nasional dan internasional. Keseimbangan antara fleksibilitas dalam menanggapi situasi darurat dan kejelasan dalam pelaksanaan kebijakan harus dijaga untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan masalah pengungsi.

Peraturan Presiden No. 124 Tahun 2016 menegaskan peran sentral pemerintah dalam mengoordinasikan tugas-tugas antar kementerian dan pihak berwenang. Ini melibatkan proses penyelamatan dan identifikasi kebutuhan awal para pengungsi. Kerjasama dengan organisasi internasional untuk pembiayaan menciptakan basis keuangan yang memadai untuk menjalankan operasi bantuan.

Setelah tahap penyelamatan dan identifikasi kebutuhan, pemerintah pusat melanjutkan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Langkah ini melibatkan penetapan lokasi penampungan sementara yang sesuai dan memadai untuk menyediakan tempat perlindungan bagi para pengungsi. Dengan demikian, regulasi ini menciptakan kerangka kerja yang terorganisir dan terstruktur untuk respons terhadap situasi darurat pengungsi, dengan peran pemerintah pusat sebagai penyelenggara utama dan pembiayaan dari organisasi internasional yang menjadi pendukung penting.

Indonesia, meskipun bukan negara tujuan akhir para pencari suaka, memegang peran krusial sebagai negara transit, diperkuat oleh posisinya yang strategis secara geografis. Sebagai negara tujuan sementara, Indonesia sering menjadi tempat singgah para pencari suaka yang bermaksud mencapai negara tujuan akhir, seperti Australia, dengan menggunakan jalur perairan.

Penting untuk dicatat bahwa dalam konteks pengungsi Rohingya, Indonesia terlibat dalam krisis kemanusiaan di Laut Andaman pada tahun 2015. Saat itu, lebih dari seribu pengungsi Rohingya terdampar di Aceh, menunjukkan bahwa Indonesia secara tidak langsung terlibat dalam menghadapi tantangan pengungsi di kawasan tersebut. Peran Indonesia sebagai negara transit memunculkan dinamika kompleks dalam menangani situasi pengungsi yang terus berkembang.

Pengungsi Rohingya yang baru tiba menerima makanan yang disumbangkan oleh masyarakat di sebuah pantai di Laweueng, Kabupaten Pidie di provinsi Aceh, Indonesia pada 10 Desember 2023. Foto oleh Chaideer Mahyuddin/AFP—Getty Images

Perjalanan tradisional para pengungsi Rohingya sebelumnya ditujukan ke Bangladesh dan Malaysia. Akan tetapi, situasi di Cox's Bazar, penampungan sementara pengungsi Rohingya di Bangladesh yang kini menampung lebih dari 1 juta orang, semakin memburuk dari segi keamanan dan kondisi padat penghuni. Kondisi tersebut menciptakan tekanan besar pada fasilitas dan sumber daya yang tersedia. Dampaknya, sebagian besar pengungsi merasa terdorong untuk mencari tempat penampungan baru tanpa memprioritaskan negara tujuan tertentu.

Seiring dengan keterbatasan tempat di penampungan utama, pengungsi Rohingya menjadi lebih pasrah ketika mereka terdampar di wilayah Indonesia. Kondisi ini memunculkan dinamika baru dalam pergerakan pengungsi, di mana prioritas bukan lagi hanya pada negara tujuan akhir tetapi juga pada pencarian tempat yang dapat memberikan perlindungan dan keamanan yang lebih baik.

Penolakan baru-baru ini terhadap pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh sebenarnya mencerminkan bentuk kegagalan pemerintah dalam penerapan Perpres No. 125 Tahun 2016. Sebaliknya, daripada menunjukkan kepemimpinan nasional dan daerah seperti pada gelombang pengungsi Rohingya tahun 2015, pemerintah pusat malah merekomendasikan pengembalian pengungsi Rohingya ke negara asal atau proses repatriasi. Ini menimbulkan pertanyaan serius terkait konsistensi pendekatan dan kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia.

Pengungsi Rohingya yang baru tiba berkumpul dan beristirahat di sebuah pantai di Laweueng, Kabupaten Pidie di provinsi Aceh, Indonesia pada 10 Desember 2023. Foto oleh Chaideer Mahyuddin/AFP—Getty Images

Penerapan Perpres No. 125 Tahun 2016 seharusnya menjadi landasan hukum yang memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi. Namun, rekomendasi untuk pengembalian atau repatriasi justru menciptakan ketidakpastian dan kekhawatiran terkait hak asasi manusia dan perlindungan terhadap pengungsi Rohingya. Peristiwa ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk kohesi dan keselarasan antara kebijakan nasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional.

Dalam pertemuan-pertemuan tingkat regional di ASEAN, isu repatriasi telah menjadi topik pembicaraan, terutama dalam upaya mencari solusi melalui rumusan solusi Konsensus Lima Poin yang diajukan oleh ASEAN. Meskipun demikian, solusi ini dinilai tidak efektif karena terkendala oleh prinsip noninterferensi, yang menjadi prinsip pokok dalam hubungan antarnegara di kawasan tersebut.

Prinsip noninterferensi yang dipegang teguh oleh negara-negara anggota ASEAN menjadi penghalang signifikan dalam mencapai kesepakatan yang efektif terkait repatriasi pengungsi Rohingya. Konsensus Lima Poin, yang seharusnya menjadi panduan untuk penyelesaian masalah ini, menjadi kurang berdaya karena terbatasnya keterlibatan dan campur tangan antarnegara dalam urusan internal masing-masing.

Hal ini menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam menghadapi isu pengungsi Rohingya, di mana aspek diplomatik dan kebijakan luar negeri perlu diselaraskan agar dapat mencapai solusi yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional.

Sikap pemerintah pusat yang tampaknya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Perpres No. 125 Tahun 2016 menjadi salah satu alasan kuat terjadinya penolakan dari pemerintah daerah. Hal ini mencerminkan dinamika sistem desentralisasi di Indonesia, di mana otoritas dan kebijakan pemerintah daerah dapat memperoleh kekuatan yang signifikan.

Desentralisasi merupakan prinsip dalam pemerintahan Indonesia yang memberikan otonomi kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan lokalnya. Dalam konteks penanganan pengungsi Rohingya, sikap otonom pemerintah daerah, terutama di Aceh, muncul sebagai respons terhadap kebijakan pusat yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi lokal dan peraturan yang ada.

Hal ini menunjukkan bahwa ketidakselarasan antara kebijakan pusat dan daerah dalam menghadapi isu pengungsi dapat menciptakan ketegangan dan kompleksitas yang mempersulit penanganan masalah ini. Dalam kerangka desentralisasi, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara tingkat pemerintahan pusat dan daerah untuk mencapai kesepakatan yang harmonis dan berdaya guna.

Ketidakpastian batasan yurisdiksi antara pemerintah daerah dan pusat, terutama terkait dengan hubungan luar negeri dan migrasi internasional, menambah kompleksitas penanganan isu pengungsi Rohingya. Kondisi ini menciptakan ketidakjelasan dalam tanggung jawab dan alokasi anggaran antara tingkat pemerintahan pusat dan daerah.

Pemerintah daerah, seperti Aceh, mungkin merasa kurang termotivasi untuk menyusun alokasi anggaran khusus yang diperlukan untuk menangani pengungsi jika tidak ada kejelasan terkait kewenangan mereka dalam konteks hubungan internasional. Ini juga dapat menghambat upaya pengelolaan krisis yang efektif di tingkat lokal, mengingat penanganan pengungsi memerlukan sumber daya finansial yang signifikan.

Sebagai hasilnya, ketidakjelasan mengenai yurisdiksi ini dapat menjadi kendala serius dalam merumuskan respons terkoordinasi dan berkelanjutan terhadap krisis pengungsi, menuntut perhatian khusus untuk merumuskan peraturan yang lebih tegas dan terpadu dalam menghadapi isu ini di masa depan.

Politisasi

Kedatangan para pengungsi Rohingya selama dua bulan terakhir berjalan seiring dengan pemanasan situasi politik dalam negeri sejak dimulainya masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada bulan November lalu. Dinamika politik yang berkembang menjadi salah satu konteks penting dalam penanganan isu pengungsi tersebut.

Polisi berjaga-jaga ketika penduduk setempat memprotes kedatangan pengungsi Rohingya di dekat kamp sementara tempat mereka tinggal di sebuah pelabuhan di pulau Sabang, provinsi Aceh, Indonesia pada 18 Desember 2023. Foto oleh Chaideer Mahyuddin/AFP—Getty Images

Situasi politik yang tengah memanas dan ketegangan antarpartai dapat memengaruhi sikap dan respons pemerintah serta masyarakat terhadap kehadiran pengungsi. Polemik seputar isu Rohingya, oleh karena itu, tidak hanya menjadi permasalahan kemanusiaan semata, tetapi juga mencuat menjadi arena pertarungan politik yang potensial memengaruhi opini publik.

Keberadaan para pengungsi Rohingya, dengan demikian, turut terperangkap dalam keseimbangan politik internal, menciptakan tantangan tambahan dalam mengelola isu ini secara objektif dan berdasarkan prinsip kemanusiaan.

Isu pengungsi Rohingya menjadi salah satu isu yang memunculkan sensitivitas tinggi di tengah masyarakat, dan potensial untuk menyedot opini serta perhatian publik. Dalam konteks ini, isu pengungsi Rohingya tak hanya merupakan permasalahan kemanusiaan semata, tetapi juga telah menjadi arena kontestasi kepentingan politik di tengah persaingan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Para kontestan Pemilu berpotensi memanfaatkan isu ini sebagai alat untuk memperoleh dukungan atau menciptakan narasi tertentu guna memperkuat posisi politik mereka. Dalam suasana politik yang tegang, penanganan isu pengungsi Rohingya menjadi semakin rumit karena mungkin dipengaruhi oleh dinamika politik internal dan upaya politisasi dari berbagai pihak.

Penting untuk memahami bahwa isu kemanusiaan seharusnya diutamakan dalam penanganan pengungsi Rohingya, namun intervensi politik dapat membawa dampak signifikan pada kebijakan yang diambil, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan prinsip-prinsip kemanusiaan demi penanganan yang adil dan berkelanjutan terhadap para pengungsi tersebut.

Sebagai contoh konkret, arahan yang disampaikan oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengenai penanganan pengungsi Rohingya kepada jajaran kabinetnya memberikan kesan bahwa tidak terdapat konsensus yang kuat di antara anggota kabinet. Dampak dari perbedaan pandangan ini dapat menimbulkan interpretasi yang bervariasi di kalangan masyarakat serta membuka ruang bagi kontroversi dan perdebatan di tingkat nasional.

Dalam situasi politik yang kompleks, perbedaan pendapat di kalangan pejabat pemerintah dapat menjadi bahan bakar bagi kompetisi politik. Para aktor politik, terutama para kontestan Pemilu 2024, mungkin akan mencoba memanfaatkan perbedaan pandangan tersebut untuk menciptakan narasi yang mendukung agenda dan kepentingan politik masing-masing.

Pentingnya koordinasi yang kokoh dan komunikasi yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih mendesak dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan di tengah dinamika politik yang sedang berlangsung. Upaya harmonisasi dan penegasan arahan yang tegas dari pemerintah pusat dapat membantu menghindari politisasi berlebihan serta memastikan penanganan isu pengungsi Rohingya tetap fokus pada prinsip-prinsip kemanusiaan.

Dalam konteks isu pengungsi Rohingya, perbedaan pendapat di tingkat kabinet pemerintahan Indonesia semakin mencuat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, sebagai salah satu pejabat tinggi, menyuarakan pendapat untuk memulangkan para pengungsi Rohingya ke negara asal mereka. Di sisi lain, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menawarkan usulan alternatif dengan merelokasi para pengungsi ke Pulau Galang di Batam, Kepulauan Riau.

Polisi memeriksa pengungsi Rohingya di sebuah pantai di pulau Sabang, provinsi Aceh pada 2 Desember 2023. Foto oleh Chaideer Mahyuddin/AFP—Getty Images

Perbedaan pendapat ini menciptakan ketidakjelasan dalam kebijakan penanganan pengungsi Rohingya. Pertanyaan mengenai durasi bantuan sementara yang akan diberikan oleh pemerintah kepada para pengungsi juga belum mendapatkan jawaban yang pasti.

Ketidakpastian ini tidak hanya menciptakan tantangan dalam implementasi kebijakan tetapi juga membuka peluang bagi isu pengungsi Rohingya untuk menjadi bagian dari dinamika politik internal, terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Berbagai pandangan dan rekomendasi dari pejabat tinggi pemerintah menjadi daya tarik bagi para kontestan politik untuk membentuk narasi kampanye mereka.

Dalam konteks politik ini, penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang konsisten dan menyeluruh serta memastikan koordinasi yang efektif di tingkat kabinet. Seiring dengan itu, transparansi dalam berkomunikasi dengan publik akan membantu menghindari interpretasi yang beragam dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap upaya penanganan pengungsi Rohingya.

Inkonsistensi dan ambiguitas yang terlihat di jajaran pemerintah pusat dalam menangani isu pengungsi Rohingya tidak dapat dilepaskan dari dinamika kontestasi politik yang tengah berlangsung menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Keterlibatan anggota kabinet yang merupakan kandidat calon wakil presiden (cawapres) potensial menambah kompleksitas situasi ini.

Adanya ambiguitas pandangan dan arahan dari pemerintah pusat tampaknya terkait dengan kepentingan politik internal, terutama dengan adanya anggota kabinet yang merupkan salah satu kandidat calon wakil presiden. Saat kebijakan dan pandangan pemerintah menjadi subjek perselisihan di dalam kabinet, hal ini menciptakan ruang bagi berbagai interpretasi dan tafsir dari publik.

Sementara itu, dukungan informal dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo kepada kandidat calon presiden (capres) lain dapat memberikan dinamika tambahan pada kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian dan menyulitkan pemerintah dalam menyampaikan pesan yang konsisten dan jelas terkait penanganan isu pengungsi Rohingya.

Dalam konteks ini, perlu adanya upaya untuk meminimalkan campur tangan politik dalam pengambilan keputusan dan kebijakan terkait isu kemanusiaan yang seharusnya memerlukan pendekatan yang netral dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kejelasan dalam arahan dan kebijakan pemerintah pusat dapat membantu mengatasi ambigu dan inkonsistensi yang terjadi, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penanganan isu pengungsi Rohingya.

Isu pengelolaan pengungsi Rohingya tidak hanya sekadar menjadi bagian dari agenda kemanusiaan, namun juga telah menjadi penentu popularitas bagi para kontestan Pemilihan Umum (Pemilu) dan pendukungnya di Indonesia. Momentum tahun politik di negeri ini telah dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk memunculkan politisasi isu pengungsi Rohingya, terutama melalui berbagai platform media sosial yang memiliki dampak besar dalam membentuk opini publik.

Para kontestan pemilu dan pendukungnya cenderung memanfaatkan isu kemanusiaan ini sebagai salah satu instrumen untuk meraih popularitas dan dukungan masyarakat. Mereka menonjolkan pandangan atau tindakan tertentu terkait penanganan pengungsi Rohingya, yang seringkali dipaparkan dalam narasi yang mendukung agenda politik mereka. Media sosial menjadi wadah utama untuk menyebarkan informasi, pandangan, dan narasi yang sesuai dengan kepentingan politik masing-masing.

Pada gilirannya, hal ini menciptakan dinamika di mana isu kemanusiaan seperti pengelolaan pengungsi Rohingya menjadi bahan perdebatan politik, bukan hanya di tingkat elit politik tetapi juga di kalangan masyarakat umum. Konten-konten yang bersifat politisasi di media sosial dapat memengaruhi persepsi publik terhadap tindakan pemerintah dan menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat.

Dengan demikian, politisasi isu pengungsi Rohingya tidak hanya menjadi refleksi dari bagaimana isu kemanusiaan bisa dimanfaatkan dalam ajang politik, tetapi juga memunculkan pertanyaan terkait etika dan tanggung jawab dalam menyikapi kondisi krisis kemanusiaan. Bagaimana para kontestan pemilu dan pemerintah menangani isu ini dapat menjadi cermin dari kematangan demokrasi dan kesadaran kemanusiaan di Indonesia.

Masalah penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia juga terkait dengan munculnya narasi-narasi kebencian yang melibatkan penyebaran berita hoaks. Fenomena ini semakin mengkomplekskan isu tersebut dengan adanya akun-akun palsu yang secara sistematis menyebarluaskan informasi yang mencakup stereotip rasial terhadap pengungsi Rohingya.

Pengungsi Rohingya yang baru tiba menaiki truk untuk dipindahkan ke tempat penampungan sementara setelah penduduk desa menolak kamp relokasi mereka, di Banda Aceh pada 11 Desember 2023. Foto oleh Chaideer Mahyuddin/AFP—Getty Images

Berita-berita palsu yang menyebar melalui platform media sosial tidak hanya memperkeruh suasana, tetapi juga dapat membentuk pandangan negatif terhadap kelompok pengungsi. Stereotip rasial seperti ketidakamanan, ancaman terhadap kestabilan sosial, atau asumsi negatif lainnya sering kali menjadi bahan bakar bagi penyebaran kebencian terhadap mereka yang mengalami krisis kemanusiaan.

Pentingnya literasi digital dan kritisitas dalam menerima informasi dari media sosial menjadi semakin nyata dalam konteks ini. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memilah informasi yang benar dan mengenali upaya manipulasi melalui berbagai narasi yang berkembang. Tindakan penyebaran hoaks dapat menghasilkan dampak yang merugikan, baik bagi para pengungsi Rohingya maupun masyarakat luas.

Peran pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan edukasi dan kesadaran mengenai dampak buruk dari penyebaran berita palsu sangatlah penting. Selain itu, upaya untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku penyebaran hoaks perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah akurat dan tidak membahayakan hubungan antarkelompok.

Stereotip rasial yang mengitari isu pengungsi Rohingya di Indonesia mencakup tudingan-tudingan serius yang dapat memicu ketidaksetaraan dan diskriminasi. Salah satu tudingan yang sering muncul adalah klaim bahwa pengungsi Rohingya tidak menghargai pemberian dari warga lokal. Narasi ini menciptakan pemisahan antara kelompok pengungsi dan masyarakat setempat, menciptakan kesan bahwa mereka tidak bersyukur atau tidak berkontribusi positif terhadap lingkungan baru mereka.

Selain itu, ada stereotype yang menyebutkan bahwa pengungsi Rohingya suka membuat keributan dengan masyarakat setempat. Stereotip semacam ini dapat merugikan, karena menggeneralisasi seluruh kelompok berdasarkan perilaku atau aksi sekelompok kecil. Hal ini dapat memperburuk persepsi masyarakat terhadap para pengungsi dan menciptakan ketidaksetaraan sosial yang tidak sehat.

Tidak kalah kontroversial adalah klaim bahwa para pengungsi Rohingya sengaja membayar sindikat perdagangan orang untuk mengirim mereka ke Indonesia agar bisa mendapatkan lahan gratis dari pemerintah Indonesia. Stereotip ini menciptakan citra bahwa pengungsi Rohingya tidak hanya menjadi beban, tetapi juga mencurangi sistem dan berusaha memanfaatkan situasi sulit untuk keuntungan pribadi.

Semua tudingan ini dapat menciptakan atmosfer yang tidak kondusif, memperkeruh hubungan antarkelompok, dan membuat integrasi para pengungsi menjadi semakin sulit. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghadapi isu ini dengan pendekatan yang bijak dan berbasis fakta, memastikan bahwa pandangan masyarakat terhadap pengungsi tidak terkontaminasi oleh stereotip dan prasangka yang tidak adil.

Ujaran kebencian dan stereotip rasial terhadap pengungsi Rohingya tidak hanya merugikan secara langsung terhadap kelompok tersebut, tetapi juga dapat memberi makan narasi negatif yang diperkuat oleh kelompok ekstrem kanan. Dalam konteks ini, muncul strategic narrative atau narasi strategis yang secara aktif diteriakkan oleh kelompok-kelompok ini. Narasi ini menyoroti pandangan bahwa migran, termasuk pengungsi, dianggap sebagai ancaman serius terhadap identitas nasional.

Narasi antimigran yang diusung oleh kelompok ekstrem kanan seringkali menciptakan pemisahan dan ketidaksetaraan. Mereka menggunakan keadaan sulit para pengungsi sebagai dasar untuk menggambarkan mereka sebagai beban bagi masyarakat lokal, merusak persatuan, dan mengancam keamanan nasional. Dengan cara ini, narasi ini dapat memicu ketegangan sosial dan meningkatkan tingkat intoleransi terhadap kelompok migran, termasuk pengungsi Rohingya.

Kelompok ekstrem kanan sering memanfaatkan situasi politik yang sedang hangat, seperti masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu), untuk menguatkan narasi mereka. Mereka mungkin mencoba memperoleh dukungan publik dengan menggambarkan diri mereka sebagai penjaga identitas nasional yang harus melawan ancaman dari luar, meskipun hal ini seringkali didasarkan pada pandangan yang terdistorsi dan stereotip terhadap para pengungsi.

Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak lebih luas dari ujaran kebencian dan stereotip rasial, karena hal tersebut dapat menciptakan lingkungan yang subur bagi kelompok-kelompok ekstrem kanan. Mengatasi isu ini memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan pendidikan masyarakat, penegakan hukum yang tegas terhadap ujaran kebencian, dan promosi dialog antarkelompok untuk membangun pemahaman dan toleransi yang lebih baik.

Dalam Great Replacement Theory atau teori penggantian besar menyajikan narasi kontroversial yang memainkan peran penting dalam pembentukan sentimen anti-migran. Menurut teori ini, klaim supremasi rasial menjadi dasar untuk memperkuat pandangan bahwa kelompok migran atau pendatang akan menggantikan secara perlahan penduduk "pribumi" atau asli dari suatu wilayah. Narasi ini memanfaatkan ketakutan akan perubahan demografis dan menggambarkan migrasi sebagai ancaman serius terhadap identitas dan budaya suatu masyarakat.

Pengungsi Rohingya yang baru tiba beristirahat di sebuah pantai di pulau Sabang, provinsi Aceh, pada 2 Desember 2023. Foto oleh Chaideer Mahyuddin/AFP—Getty Images

Dalam konteks pengungsi Rohingya di Indonesia, jika pandangan yang terkait dengan Great Replacement Theory diterima oleh sebagian masyarakat, hal itu dapat mengakibatkan penguatan sentimen anti-migran. Pandangan ini mungkin membuat masyarakat khawatir akan perubahan dalam dinamika sosial dan budaya mereka. Stereotip dan ketidakpastian seputar pengungsi Rohingya dapat diperbesar oleh teori ini, menciptakan lingkungan di mana ujaran kebencian dan resistensi terhadap keberadaan mereka dapat berkembang.

Pentingnya memahami dampak teori penggantian besar dalam konteks ini adalah agar langkah-langkah penanganan dan integrasi pengungsi dapat diarahkan pada pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu sosial yang mendasarinya. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk merangkul nilai-nilai inklusivitas, mengatasi ketakutan yang mungkin timbul, dan menciptakan ruang untuk dialog terbuka yang dapat membantu meredakan ketegangan dan meningkatkan pemahaman antarberbagai kelompok masyarakat.

Penyebaran narasi yang menekankan supremasi Austronesia sebagai penduduk asli di Indonesia, Filipina, dan Malaysia menciptakan lingkungan di dunia maya yang rentan terhadap ketegangan etnis. Pandangan ini memposisikan etnis lain, seperti Arab, India, Cina, dan Rohingya, sebagai "liyan" atau "orang asing" yang dianggap sebagai ancaman terhadap keberadaan penduduk asli.

Dalam konteks ini, munculnya sentimen anti-migran dan anti-etnis tertentu dapat memperburuk ketegangan sosial dan merusak harmoni antarberbagai kelompok masyarakat. Ketakutan terhadap perubahan identitas dan budaya dapat memicu tindakan diskriminatif dan ujaran kebencian terhadap kelompok yang dianggap sebagai "liyan."

Pentingnya menyadari dampak negatif dari narasi semacam ini adalah agar masyarakat dapat membangun pemahaman yang lebih luas tentang keberagaman dan nilai inklusivitas. Perlu dilakukan upaya untuk mempromosikan dialog antarberbagai kelompok masyarakat, mengekang penyebaran ujaran kebencian, dan memperkuat persatuan dalam keragaman. Pemerintah, lembaga masyarakat sipil, dan individu memiliki peran penting dalam membentuk narasi positif yang mendukung keberlangsungan harmoni sosial di masyarakat.

Situasi kritis di Cox's Bazar dan maraknya sindikat tindak pidana perdagangan orang tampaknya akan terus menjadi pendorong utama gelombang pengungsi Rohingya yang mencari perlindungan di Indonesia. Keberlanjutan kondisi yang memprihatinkan di penampungan sementara Cox's Bazar, yang menampung lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya, membuat para pengungsi mencari alternatif lain.

Sementara Indonesia bukan negara tujuan akhir yang diinginkan para pencari suaka, posisinya sebagai negara transit menjadi semakin relevan. Indonesia seringkali menjadi titik perhentian sementara bagi mereka yang bermaksud menuju negara tujuan akhir, seperti Australia, melalui jalur perairan. Keadaan ini diperparah oleh krisis kemanusiaan di Laut Andaman pada tahun 2015, yang melibatkan lebih dari seribu pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh.

Dengan tantangan besar yang dihadapi di tempat asal mereka dan kurangnya solusi konkret di tingkat internasional, pengungsi Rohingya mungkin akan terus mencari perlindungan di negara-negara sekitarnya, termasuk Indonesia. Hal ini menggambarkan kompleksitas isu pengungsi Rohingya yang tidak hanya melibatkan negara asal dan tujuan akhir, tetapi juga menghadapi dampak geopolitik dan peran negara transit dalam mengatasi krisis ini.

Ketidakpastian dalam penanganan masalah pengungsi Rohingya dapat memperumit isu supremasi rasial di kalangan mereka yang merasa memiliki hak istimewa atas fasilitas pemerintah. Ada potensi bahwa kelompok ini, yang merasa sebagai penduduk asli Indonesia, akan menganggap pengungsi Rohingya sebagai ancaman terhadap klaim hak istimewa mereka.

Ketidakpastian dan kebingungan dalam kebijakan penanganan pengungsi Rohingya dapat menjadi pemantik sentimen bahwa penduduk asli lebih berhak mendapatkan dukungan dan fasilitas pemerintah dibandingkan dengan pengungsi Rohingya. Hal ini dapat memicu ideologi supremasi rasial, di mana kelompok tertentu merasa lebih berhak atas sumber daya dan fasilitas negara.

Perlu adanya pengelolaan yang baik dan kejelasan dalam kebijakan penanganan pengungsi Rohingya untuk mencegah polarisasi dan peningkatan sentimen supremasi rasial di masyarakat. Tanpa upaya penanganan yang bijak, isu ini dapat semakin memperdalam divisi sosial dan menciptakan ketegangan di antara berbagai kelompok masyarakat.

Dalam menghadapi krisis kemanusiaan pengungsi Rohingya, langkah yang paling krusial adalah menghindari politisasi isu ini di tengah polarisasi politik identitas yang semakin kuat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Penting bagi semua pihak, terutama aktor politik, untuk memisahkan isu kemanusiaan dari agenda politik dan memfokuskan upaya pada penanganan dan penyelesaian masalah kemanusiaan yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya.

Politisasi isu kemanusiaan dapat merugikan upaya penanganan dan meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen bersama untuk menjaga integritas isu kemanusiaan dan memastikan bahwa penanganan pengungsi Rohingya tidak menjadi alat untuk mencapai kepentingan politik tertentu. Melibatkan berbagai pihak, termasuk kelompok masyarakat, lembaga kemanusiaan, dan pihak terkait, dalam dialog terbuka dan konstruktif dapat menjadi langkah positif untuk mencari solusi bersama.

Pentingnya memprioritaskan aspek kemanusiaan dalam penanganan krisis ini harus menjadi fokus utama, di atas pertimbangan politik. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang jelas mengenai situasi pengungsi Rohingya dan dampak kemanusiaan yang mungkin dihadapi oleh mereka. Dengan begitu, upaya bersama dapat lebih efektif dan memberikan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.