Solusi Pengungsi Rohingya

Meskipun isu penolakan terhadap pengungsi Rohingya beredar luas, masyarakat Aceh tetap konsisten memberikan bantuan kemanusiaan.

Meskipun isu penolakan terhadap pengungsi Rohingya beredar luas, masyarakat Aceh tetap konsisten memberikan bantuan kemanusiaan.

Perahu nelayan setempat menarik perahu pengungsi Rohingya yang baru tiba ke lepas pantai setelah masyarakat sekitar memberi mereka air dan makanan tetapi tidak mengizinkan mereka mendarat di pantai di Pineung, provinsi Aceh pada 16 November 2023. Foto oleh Amanda Jufrian/AFP—Getty Images

Oleh Rochim Hya

Peringatan 75 tahun Deklarasi Universal HAM pada 10 Desember lalu menjadi momen penting bagi dunia untuk merefleksikan komitmen terhadap hak asasi manusia. Seiring dengan itu, Global Refugee Forum ke-2 juga sedang berlangsung di Jenewa, Swiss, menyoroti tantangan dan solusi terkait isu pengungsi di tingkat global.

Namun, dalam menghadapi isu pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar, terutama di kawasan ASEAN, terlihat bahwa komitmen terhadap perlindungan HAM dan kemanusiaan masih menjadi pertanyaan besar. Konflik berkepanjangan di Myanmar telah menyebabkan jutaan orang Rohingya menjadi pengungsi, mencari perlindungan di negara-negara tetangga dan bahkan di luar kawasan.

Meskipun banyak organisasi dan negara-negara telah berupaya memberikan bantuan kemanusiaan, upaya koordinasi dan penyelesaian konflik masih menjadi tantangan. Krisis Rohingya menyoroti perlunya respons global yang lebih efektif dan koordinatif dalam menjawab kebutuhan kemanusiaan dan hak asasi manusia para pengungsi.

Perhatian publik di Indonesia terfokus pada penanganan krisis pengungsi Rohingya yang semakin memanas, terutama setelah muncul berita tentang penolakan sejumlah masyarakat di Aceh terhadap kedatangan ribuan pengungsi tersebut. Hal ini cukup mengejutkan mengingat Aceh sebelumnya dikenal sebagai daerah yang praktiknya terkenal baik dalam memberikan perlindungan dan penerimaan bagi pengungsi untuk jangka waktu tertentu.

Tradisi kemanusiaan dan keberlanjutan praktik positif ini di Aceh, sejauh ini, telah menciptakan citra baik terkait penerimaan pengungsi. Namun, penolakan terhadap kedatangan pengungsi Rohingya menyoroti pergeseran opini di masyarakat setempat. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perubahan sikap masyarakat Aceh terkait krisis pengungsi ini.

Melihat situasi ini, menjadi jelas bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk menemukan solusi terbaik dalam menangani krisis pengungsi Rohingya. Perlu ada upaya respons darurat yang efektif dan juga perencanaan penyelesaian jangka panjang agar dapat menghindari risiko yang lebih besar terhadap masyarakat Indonesia.

Ancaman akan terjadinya konflik sosial dan potensi tragedi kemanusiaan yang lebih luas di Indonesia menjadi alasan krusial untuk memastikan bahwa tanggapan terhadap krisis ini berlangsung dengan efektif. Hal ini melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga kemanusiaan, maupun masyarakat sipil, untuk bekerja sama mencari solusi yang berkelanjutan dan dapat mengakomodasi kebutuhan semua pihak terlibat.

Pengungsi Rohingya yang baru tiba dipindahkan ke tempat penampungan di pantai Batee, provinsi Aceh, Indonesia, pada 15 November 2023. Foto oleh Chaideer Mahyuddin/AFP—Getty Images

Dengan konflik yang masih berlanjut di Myanmar dan kondisi yang memburuk di kamp pengungsi Cox's Bazar di Bangladesh, diperkirakan bahwa gelombang pengungsi Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan akan terus mengalami eskalasi. Situasi sulit ini memunculkan tantangan besar dalam menangani krisis kemanusiaan yang melibatkan ribuan orang yang mencari perlindungan di berbagai wilayah.

Diperlukan koordinasi dan kerjasama lintas batas untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh aliran terus-menerus pengungsi Rohingya. Masyarakat internasional perlu bekerja sama dalam memberikan bantuan kemanusiaan, serta mencari solusi jangka panjang untuk masalah ini. Pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan komunitas internasional harus bersatu untuk mengatasi akar permasalahan dan memberikan perlindungan yang layak bagi pengungsi Rohingya yang terus bertambah jumlahnya.

Dalam rentang waktu antara 14 November hingga 10 Desember 2023, tercatat sembilan gelombang pengungsi yang memasuki wilayah Indonesia melalui beberapa kabupaten di Provinsi Aceh. Kabupaten-kabupaten tersebut meliputi Pidie, Pulau Sabang, Bireun, dan Aceh Besar. Gelombang pengungsi ini menunjukkan pergerakan masif orang-orang yang mencari perlindungan di tengah situasi konflik dan krisis di negara asal mereka.

Kedatangan para pengungsi ini menjadi perhatian utama publik, terutama setelah terjadi penolakan di Aceh, yang sebelumnya dikenal sebagai tempat yang ramah terhadap pengungsi. Perubahan respons ini menunjukkan dinamika yang kompleks dalam masyarakat dan menyoroti tantangan nyata yang dihadapi oleh pemerintah dan lembaga kemanusiaan dalam menanggapi krisis pengungsi yang terus berkembang.

Isu penolakan terhadap pengungsi Rohingya tidak hanya menjadi sorotan di media massa tetapi juga merambah ke ruang-ruang media sosial. Sorotan ini menggambarkan sejumlah narasi negatif terhadap keberadaan organisasi internasional yang terlibat dalam penanganan krisis pengungsi ini. Selain itu, muncul pula spekulasi dan kritik terkait keterlibatan jaringan penyelundupan dan perdagangan manusia yang diyakini turut memperumit dinamika krisis.

Pengungsi Rohingya yang baru tiba menunggu untuk dipindahkan ke tempat penampungan di pantai Batee, provinsi Aceh, Indonesia, pada 15 November 2023. Foto oleh Chaideer Mahyuddin/AFP—Getty Images

Salah satu opsi kontroversial yang mencuat dalam diskusi masyarakat adalah relokasi penampungan pengungsi ke pulau-pulau terpencil. Keputusan ini menuai pro dan kontra, dengan beberapa pihak melihatnya sebagai solusi praktis sementara yang lain meragukan dampak jangka panjangnya terhadap kesejahteraan dan hak asasi manusia para pengungsi. Seluruh kompleksitas isu ini menunjukkan perlunya pendekatan holistik dan berkelanjutan dalam menanggapi tantangan kemanusiaan ini.

Pentingnya memahami sikap dan kondisi sosio-kultural masyarakat lokal dalam menerima pengungsi Rohingya dapat dilihat melalui konteks keterbatasan yang mereka hadapi. Masyarakat lokal, terutama di daerah penerimaan seperti Aceh, seringkali memiliki keterbatasan dalam memobilisasi bantuan dan mengakomodasi kebutuhan pengungsi dalam jumlah besar.

Tingginya jumlah pengungsi yang tiba dalam gelombang yang relatif singkat dapat memberikan tekanan ekonomi, sosial, dan infrastruktur pada masyarakat penerima. Penolakan yang muncul dalam media dan masyarakat sebagian dapat dipahami sebagai respons terhadap keterbatasan tersebut, di mana adanya kekhawatiran akan dampak terhadap mata pencaharian, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat setempat dapat memainkan peran signifikan.

Selain itu, pemahaman terhadap kerangka budaya dan nilai-nilai lokal juga menjadi kunci dalam membuka dialog yang konstruktif antara pengungsi dan masyarakat penerima. Dengan memperhatikan keunikan dan tantangan lokal, dapat dibangun pendekatan kolaboratif yang memperhitungkan keberlanjutan penanganan krisis pengungsi serta integrasi mereka dalam masyarakat penerima.

Perlu dicatat bahwa perlunya penanganan bersama antara pemerintah pusat dan daerah sangat mendesak. Ketidakpastian pandangan dan langkah-langkah penanganan yang ambigu seringkali menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat serta pemerintah daerah ketika memberikan bantuan.

Pentingnya koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan penanganan dan pendukungannya. Hal ini dapat mencakup pengelolaan distribusi bantuan, alokasi sumber daya, serta penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mengakomodasi kebutuhan pengungsi Rohingya.

Ketidakpastian dapat menciptakan ketegangan dan ketidakpastian di tingkat lokal, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pengungsi dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Oleh karena itu, transparansi, keterbukaan komunikasi, dan koordinasi yang baik antara pihak terkait dapat membantu mengurangi kebingungan dan kekhawatiran yang mungkin timbul dalam penanganan krisis pengungsi ini.

Terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, perlu diingat bahwa simpang siur informasi dapat dengan mudah memicu sentimen negatif dan gejolak di kalangan publik. Dalam situasi ini, penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian menjadi sangat rentan, yang dapat berdampak pada ketegangan dan ketidakstabilan di masyarakat.

Ketidakpastian informasi dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan narasi yang menguntungkan mereka sendiri, serta memanipulasi opini publik. Oleh karena itu, perlunya kebijakan dan langkah-langkah preventif yang kuat untuk mengatasi penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian, sekaligus memastikan keamanan dan ketenangan dalam persiapan dan pelaksanaan Pemilu.

Mendorong literasi informasi dan edukasi masyarakat tentang cara memverifikasi berita, serta membangun kepercayaan publik terhadap sumber informasi yang dapat dipercaya, merupakan langkah-langkah esensial untuk mengatasi dampak negatif dari penyebaran informasi yang tidak akurat.

Meskipun isu penolakan terhadap pengungsi Rohingya di Aceh mencuat di media massa dan media sosial, fakta lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Aceh masih konsisten dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Bantuan ini diberikan baik bagi pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di wilayah Pidie maupun yang masih terdampar di pinggir laut.

Sikap kemanusiaan ini mencerminkan tradisi Aceh yang dikenal dengan praktik baik penyelamatan dan penerimaan pengungsi untuk perlindungan sementara. Masyarakat Aceh, yang telah lama menghadapi konflik dan bencana alam, memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya solidaritas dan gotong royong dalam situasi sulit.

Walaupun terdapat penolakan tertentu, penting untuk melihat bahwa sebagian besar masyarakat Aceh tetap berkomitmen untuk membantu sesama manusia yang mengalami krisis kemanusiaan. Keberlanjutan bantuan ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa pengungsi Rohingya mendapatkan dukungan yang memadai dalam menghadapi tantangan hidup mereka.

Pengungsi Rohingya berkumpul di kamp sementara, di sebuah pelabuhan di pulau Sabang, provinsi Aceh, Indonesia pada 18 Desember 2023. Foto oleh Chaideer Mahyuddin/AFP—Getty Images

Dalam diskusi publik yang berjudul "Mencari Solusi Persoalan Pengungsi Rohingya di Indonesia," yang diselenggarakan oleh Pusat Riset Politik BRIN pada 11 Desember 2023, beberapa solusi diusulkan untuk mengatasi isu pengungsi Rohingya yang memiliki dimensi kompleks, baik dari aspek domestik maupun internasional.

Dari perspektif domestik, penanganan isu ini memerlukan keterlibatan pemerintah pusat dan daerah secara bersama-sama. Koordinasi yang baik antara berbagai tingkatan pemerintahan di Indonesia menjadi kunci dalam memberikan respons yang terkoordinasi dan efektif terhadap masalah ini. Selain itu, perlu memahami keterbatasan masyarakat lokal dalam memobilisasi bantuan dan mengakomodasi kebutuhan pengungsi dalam jumlah besar.

Selanjutnya, dari aspek internasional, diperlukan kerja sama antarbangsa untuk menangani akar penyebab masalah ini. Solusi jangka panjang memerlukan upaya bersama untuk menciptakan stabilitas di negara asal pengungsi, yaitu Myanmar. Komunitas internasional harus berperan aktif dalam menekan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan memberikan solusi politik yang berkelanjutan.

Diskusi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kompleksitas isu pengungsi Rohingya dan memberikan landasan untuk merumuskan kebijakan yang holistik dan berkelanjutan dalam menanggapi tantangan kemanusiaan ini di Indonesia.

Dalam upaya mencari solusi yang efektif terhadap masalah pengungsi Rohingya di Indonesia, beberapa langkah strategis dapat diambil. Pertama-tama, diperlukan penguatan koordinasi multiaktor di tingkat lokal dengan kepemimpinan nasional yang jelas dan responsif. Hal ini bertujuan untuk mencari opsi penampungan yang lebih layak dan manusiawi, khususnya di Aceh yang menjadi salah satu lokasi pendaratan pengungsi.

Solusi semacam ini sangat krusial untuk menstabilkan situasi domestik, mengingat narasi penolakan yang berkembang di media sosial. Kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, organisasi internasional, dan organisasi masyarakat lokal terus terjalin untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada gelombang pengungsi yang datang. Selain itu, perlu dihormati dan dilindungi masyarakat Aceh yang menerapkan Hukum Adat Laot tentang penyelamatan sesama di lautan untuk tujuan kemanusiaan.

Dalam konteks regulasi, Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri memerlukan pengaturan lanjutan tentang pembagian peran dan mekanisme kerja antaraktor di tingkat daerah. Pada tingkat pusat, kejelasan informasi tentang sikap dan respons pemerintah yang solid antarkementerian dan lembaga teknis terkait sangat penting. Ini bertujuan untuk mencegah kesalahpahaman di masyarakat dan mengurangi stigma negatif terhadap pengungsi Rohingya. Upaya komunikasi yang terkoordinasi dari lembaga-lembaga lokal, nasional, dan internasional yang terlibat dalam penanganan juga menjadi aspek penting untuk mengatasi kompleksitas isu ini.

Dalam rangka mencari solusi holistik, langkah kedua yang diusulkan adalah mengintensifkan upaya diplomasi di tingkat ASEAN guna penyelesaian akar konflik di Myanmar, sambil memperkuat komitmen politik bersama dalam menangani isu pengungsi Rohingya.

Indonesia, sebagai salah satu anggota ASEAN, diharapkan dapat memainkan peran proaktif dengan mendorong komitmen penanganan penyelundupan pengungsi, sehingga melindungi eksodus pengungsi Rohingya dari risiko tindak pidana penyelundupan dan perdagangan orang.

Untuk merealisasikan hal ini, langkah-langkah konkret yang perlu diambil mencakup: Pertama, penguatan ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) dengan menginisiasi pembentukan kelompok kerja untuk pencegahan penyelundupan manusia sebagai pendamping kelompok kerja perdagangan orang. Kedua, perluasan mandat ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre) untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi korban dari bencana buatan manusia, seperti etnis Rohingya. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan ASEAN dapat memberikan tanggapan yang lebih efektif dan terkoordinasi terhadap krisis pengungsi Rohingya.

Langkah ketiga dalam mencari solusi terhadap isu pengungsi Rohingya adalah melibatkan mekanisme Bali Process, di mana Indonesia memiliki peran sebagai salah satu co-chair. Dalam kerangka ini, diusulkan pemanfaatan mekanisme Bali Process untuk menyediakan pendekatan multilateral yang prospektif dalam menangani krisis pengungsi Rohingya.

Indonesia diharapkan dapat memperjuangkan implementasi kesepakatan dari Strategi Kerjasama Adelaide 2023, yang sejalan dengan kepentingan nasional, termasuk penegakan hukum, keterlibatan pemangku kepentingan, dan perlindungan korban penyelundupan. Selain itu, penting bagi Indonesia untuk mendorong aktivasi mekanisme konsultasi kedua, yang memberikan kesempatan untuk dialog tertutup antara pejabat senior dari Bali Process Steering Group dengan negara-negara yang terdampak secara intensif.

Keberhasilan penanganan pengungsi Rohingya juga bisa menjadi modal bagi Indonesia dalam panggung internasional, terutama setelah terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB 2024-2026. Namun, seiring dengan itu, isu ini juga dapat menjadi tantangan apabila kebijakan tata kelola pengungsi di tingkat nasional tidak mengalami perbaikan seiring dengan peran diplomatik Indonesia yang semakin kuat. Oleh karena itu, perubahan pada Perpres 125 diperlukan dengan memastikan perlindungan hak asasi manusia yang komprehensif, baik untuk pengungsi yang ditangani maupun aktor-aktor pelaksana penanganan pengungsi di lapangan. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat memberikan kontribusi nyata dalam menangani krisis pengungsi Rohingya dengan pendekatan yang berbasis hak asasi manusia.