Berebut Suara di "Kandang Banteng"

Dalam pertarungan politik ini, terlihat persaingan dua kubu utama, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dalam pertarungan politik ini, terlihat persaingan dua kubu utama, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Mantan presiden dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Sukarnoputri memberi isyarat saat menyampaikan pidatonya pada rapat kerja nasional ke-4 PDI-P di Marina Convention Hall di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Rakernas yang dihadiri 1.590 kader partai se-Indonesia ini berlangsung pada 19-21 September 2014. Foto oleh WF Sihardian/Getty Images

Oleh Enjang Pramudita

Provinsi Jawa Tengah, sebagai salah satu wilayah dengan kontribusi suara terbesar di Indonesia, kini menjadi pusat perhatian dalam dinamika politik menjelang Pemilihan Presiden 2024. Dalam pertarungan politik ini, terlihat adanya persaingan ketat antara dua kubu utama, yaitu pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Persaingan ini semakin menarik karena keduanya mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo, menambah kompleksitas dan ketegangan dalam politik nasional. Dengan posisinya sebagai lumbung suara ketiga terbesar, Jawa Tengah menjadi arena strategis yang potensial untuk menentukan arah perhelatan politik nasional pada tahun 2024.

Para pengamat politik menyoroti fenomena ini, melihat intensitas kampanye politik yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo di Jawa Tengah dalam dua pekan terakhir. Upaya yang terus menerus ini menunjukkan keseriusan dan strategi yang diterapkan oleh pasangan tersebut untuk mengukuhkan posisi mereka di wilayah yang menjadi lumbung suara ketiga terbesar di Indonesia.

Sejalan dengan itu, Presiden Joko Widodo juga terlibat secara aktif dalam dinamika politik di provinsi ini. Beliau melakukan serangkaian kunjungan kerja dalam beberapa hari terakhir, yang melibatkan peresmian jembatan dan pembagian bantuan langsung tunai (BLT). Tindakan ini dapat dianggap sebagai upaya untuk memperkuat basis dukungan serta menjalin koneksi politik yang dapat memberikan dampak signifikan pada arah pilihan politik di masa mendatang. Dengan demikian, perhelatan politik di Jawa Tengah semakin menjadi fokus perhatian nasional, mencerminkan kompleksitas dan ketegangan dalam persaingan politik yang tengah berlangsung.

Menurut Firman Noor, seorang peneliti dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), tindakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dapat diartikan sebagai strategi politik untuk memastikan dukungan dari Jawa Tengah berada di pihak yang mendukung anaknya, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pemilihan Presiden 2024. Firman menyebutnya sebagai "cawe-cawe," suatu manuver yang dimaksudkan untuk memastikan suara dari wilayah penting ini berada di tangan kubu yang didukungnya.

Menurut analisis Firman, langkah politik ini terlihat sebagai strategi cerdik untuk memenangkan Gibran Rakabuming Raka. Beliau menyoroti bahwa soliditas kandang politik yang sebelumnya kuat akhirnya terbelah, karena Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ikut merambah ceruk yang sama. Dengan demikian, dinamika politik di Jawa Tengah semakin kompleks, mencerminkan upaya politik yang dilakukan untuk mengamankan dukungan di tingkat regional guna mencapai kemenangan pada tingkat nasional.

Nur Hidayat Sardini, seorang pengamat politik dari Universitas Diponegoro, turut memberikan perspektifnya terkait dinamika politik di Jawa Tengah. Menurutnya, apa yang terjadi antara Ganjar Pranowo dan Joko Widodo di wilayah ini menandakan adanya "perebutan pengaruh" yang signifikan. Sardini melihat bahwa keduanya tengah berkompetisi untuk memenangkan dukungan politik dan suara pemilih di provinsi ini, menciptakan sebuah persaingan yang intens.

Dalam proyeksi Sardini, pasangan calon nomor urut dua, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan nomor urut tiga, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, diprediksi akan memperoleh dukungan yang hampir seimbang di provinsi dengan jumlah pemilih mencapai 28,2 juta. Dengan demikian, perbedaan suara antara keduanya di Jawa Tengah diantisipasi menjadi tipis, menambah ketegangan dan kompleksitas dalam persaingan politik yang semakin memanas menjelang Pemilihan Presiden 2024.

Dalam konteks ini, terdapat pandangan yang mengemuka mengenai peluang pasangan calon nomor satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, untuk memenangkan suara di Jawa Tengah. Diakui bahwa mereka mungkin menghadapi tantangan yang signifikan dalam merebut dukungan di wilayah tersebut. Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden, Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana, menanggapi pandangan ini dengan menepis spekulasi tentang motivasi politis di balik kunjungan kerja Jokowi ke provinsi tersebut.

Dwipayana menegaskan bahwa kegiatan Jokowi di Jawa Tengah tidak ditujukan untuk kepentingan politis belaka, melainkan merupakan bagian dari rencana kunjungan kerja presiden yang telah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari. Penegasan ini mencoba meredakan interpretasi bahwa tindakan tersebut memiliki motif politik tersembunyi, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda resmi yang telah direncanakan dengan cermat. Dengan demikian, respons ini menggarisbawahi transparansi dan keberlanjutan rencana kerja pemerintahan, memisahkan kegiatan administratif dari spekulasi politik yang mungkin muncul dalam konteks tersebut.

Isu bahwa Jokowi "membuntuti" kampanye Ganjar tidak hanya mencuat di Jawa Tengah, melainkan juga merambah ke beberapa daerah lain, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, pada periode awal hingga akhir November lalu. Meskipun tersebar di berbagai wilayah, perhatian terhadap apa yang terjadi di Jawa Tengah dianggap sangat krusial, mengingat provinsi ini merupakan salah satu kantong suara terbesar dan dianggap sebagai "wilayah yang sangat diandalkan" oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Dalam konteks sejarah politik, Jawa Tengah telah lama menjadi basis massa ideologis yang sangat diandalkan oleh PDIP dari masa ke masa, kecuali pada pemilihan presiden 2009 ketika Susilo Bambang Yudhoyono berhasil memenangkan suara di sana. Keberadaan Jawa Tengah sebagai basis strategis ini menambah kompleksitas perebutan pengaruh dan dukungan politik.

Meski sejumlah survei, termasuk yang dilakukan oleh Litbang Kompas dan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), menunjukkan dominasi Ganjar-Mahfud di Jawa Tengah, elektabilitas mereka tampaknya tergerus jika dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya. Dinamika politik yang terus berkembang di provinsi ini menciptakan ketidakpastian dan ketegangan, menjelang Pemilihan Presiden 2024 yang semakin mendekat.

Dalam momen kampanyenya di Kabupaten Blora pada hari Kamis (04/01), Ganjar Pranowo menyadari dengan jelas bahwa Jawa Tengah telah menjadi salah satu wilayah yang menjadi pusat pertarungan dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024.

Dalam dua pekan terakhir, Ganjar telah melancarkan kampanye dengan intensitas tinggi di Jawa Tengah. Upaya ini dilakukan dengan kesadaran bahwa wilayah ini menjadi target sasaran dalam persaingan politik, dengan pasangan calon lain yang juga berupaya memenangkan dukungan di sana.

Ganjar mengungkapkan alasan di balik intensitas kampanyenya, "Ya kita harus menjaga rumah kita sendiri, karena kita melihat ada paslon lain yang akan konsentrasi juga di area Jawa Tengah, selain Jawa Timur dan Jawa Barat." Pernyataan ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya mempertahankan basis dukungan di wilayah asalnya dan menjelaskan mengapa ia menekankan fokus kampanye di Jawa Tengah dalam beberapa pekan terakhir. Dinamika politik semakin memanas di provinsi ini, menciptakan atmosfer persaingan yang semakin ketat dalam peta politik nasional.

Meski demikian, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Solo, FX Hadi Rudyatmo, menunjukkan keyakinan yang kuat bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan tetap menjadi penguasa dalam perolehan suara di Jawa Tengah.

Rudyatmo menekankan karakter militan dari kader PDIP di Jawa Tengah, menggambarkannya sebagai kelompok yang sangat berkomitmen. Dengan keyakinan ini, dia mengklaim bahwa upaya apapun yang dilakukan oleh pihak manapun tidak akan merusak basis dukungan mereka. Untuk memastikan stabilitas ini, mereka telah melakukan konsolidasi yang melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat melalui kegiatan door-to-door. Melalui pendekatan ini, visi-misi dari pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dikomunikasikan secara intensif kepada masyarakat.

Terkait kunjungan kerja Jokowi yang telah menimbulkan kontroversi, Rudyatmo menilainya sebagai tugas resmi presiden yang wajar dilakukan. Dia yakin bahwa langkah tersebut tidak akan merugikan suara Ganjar di Jawa Tengah. Dalam pandangannya, rakyat Jawa Tengah dianggap cerdas dan sudah mampu membuat keputusan yang tepat. Keyakinannya adalah bahwa dukungan masyarakat akan tetap kuat pada Ganjar Pranowo. Pernyataan Rudyatmo ini mencerminkan keyakinan dalam kekuatan dan loyalitas kader PDIP serta keyakinan bahwa hubungan dekat dengan masyarakat dapat memitigasi dampak dari dinamika politik yang tengah berlangsung.

Menurut analisis pakar politik, Firman Noor, tindakan Presiden Joko Widodo yang menunjukkan adanya "perebutan pengaruh di Jawa Tengah" menjadi indikator potensi penurunan dukungan bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam konteks Pemilihan Presiden.

Firman meyakini bahwa, dalam konteks pemilihan legislatif, PDIP masih memiliki peluang besar untuk mendominasi, sebagaimana terbukti dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Namun, ketika berbicara tentang Pemilihan Presiden, ia mengingatkan bahwa Megawati Soekarno Putri sendiri pernah mengalami kekalahan di Jawa Tengah melawan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Firman menjelaskan bahwa Jawa Tengah merupakan basis massa ideologis yang kuat dan teruji dari waktu ke waktu, kecuali pada saat SBY terpilih. Analisisnya menyoroti polarisasi dan perpecahan di dalam basis ini.

"Dalam sejarah politik, ini memang kandang yang terbelah. Ini adalah basis massa ideologis yang cukup teruji dari waktu ke waktu dengan pengecualian saat SBY terpilih," jelas Firman. Ia melanjutkan, "Yang selama ini dilakukan oleh PDIP hanya bisa memastikan bahwa itu berjalan sebagaimana situasi selama ini. Namun, kemudian muncul Jokowi dengan karakternya. Dia menggunakan posisinya [sebagai presiden] untuk 'cawe-cawe', termasuk kampanye terselubung."

Analisis Firman menggambarkan kompleksitas dinamika politik di Jawa Tengah, di mana faktor sejarah, pemimpin politik, dan strategi kampanye saling berinteraksi dan memberikan dampak pada perolehan suara, khususnya dalam konteks Pemilihan Presiden yang mendatang.

Joko Widodo, yang tetap memiliki status sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dianggap memanfaatkan jaringan politiknya di Jawa Tengah untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran.

Beberapa relawan yang aktif mendukung kubu Prabowo-Gibran di Solo, misalnya, sebelumnya merupakan simpatisan PDIP yang sekarang berpindah dukungan.

Meskipun sejumlah survei menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan Ganjar-Mahfud masih tertinggi di Jawa Tengah, namun angka tersebut mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan dengan survei sebelumnya.

Hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Desember 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar-Mahfud sebesar 31,6%, Prabowo-Gibran sebesar 29,6%, dan Anies-Muhaimin 4,1%. Namun, perbandingan ini mengungkapkan penurunan yang signifikan dari survei sebelumnya pada Agustus 2023, di mana elektabilitas Ganjar di Jawa Tengah mencapai 62%, Prabowo 19,6%, dan Anies-Muhaimin sebesar 1,6%.

Analisis menyatakan bahwa ini menjadi peringatan bagi PDIP mengenai pergerakan di tingkat akar rumput yang menggerus dominasi mereka, terutama dari kalangan yang kecewa dengan kinerja Ganjar sebagai gubernur dan memiliki ketidaksenangan terhadap PDIP dari segi kultur politik.

Tidak hanya di tingkat regional, tetapi secara nasional, survei Litbang Kompas menyimpulkan bahwa penurunan elektabilitas Ganjar disebabkan oleh pergeseran dukungan dari pemilih PDIP dan pemilih yang sebelumnya mendukung Jokowi. Dinamika politik ini mencerminkan kompleksitas dalam persaingan politik menjelang Pemilihan Presiden 2024, di mana faktor-faktor internal dan eksternal saling berinteraksi, membentuk pola dukungan yang berubah-ubah di kalangan pemilih.

Menurut Firman Noor, salah satu alasan mengapa pasangan Ganjar-Mahfud masih mendominasi di Jawa Tengah adalah karena dukungan tegak lurus dari para pendukung ideologis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang memiliki ketaatan terhadap komando Megawati sebagai ketua umum partai.

Salah satu contoh yang meyakini konsep tegak lurus ini adalah Daniel Didik Budi Raharjo, 70 tahun, seorang simpatisan PDIP yang secara tegas menyatakan ketaatannya terhadap komando partai. Dalam Pemilihan Presiden kali ini, Didik mengungkapkan dukungannya untuk pasangan Ganjar-Mahfud dengan alasan mengikuti arahan ketua umum partai.

"Sesuai dengan arahan ketua umum saya, kami harus tegak lurus," kata Didik.

Dalam pemilihan-pemilihan sebelumnya, Didik juga menyatakan bahwa ia selalu mengikuti arahan partai. Pada Pemilihan Presiden 2019, ia mendukung Joko Widodo sesuai arahan Megawati. Bahkan, saat PDIP mencalonkan Gibran sebagai wali kota, Didik tetap mendukungnya sesuai instruksi partai. Ini adalah contoh konkret dari loyalitas ideologis di kalangan pendukung PDIP, yang diakui oleh Firman sebagai faktor yang membuat PDIP nyaman selama beberapa pemilihan.

Namun, menurut analisis dari pakar politik, Sardini, sikap ideologis ini kini terganggu oleh adanya tantangan internal dari kader partai sendiri, yakni Jokowi. Manuver politik Jokowi memecah pemilih nasionalis menjadi dua sub-segmen yang mendukung kubu 02 dan kubu 03.

Tantangan tersebut semakin sulit karena kekuatan Jokowi sebagai presiden dapat menggerakkan instrumen birokrasi. Sardini menjelaskan bahwa pertarungan pengaruh antara pasangan nomor urut dua dan tiga akan membagi suara relatif hampir rata, karena faktor-faktor seperti posisi aparat menjadi pertimbangan. Pejabat pelaksana dan aparat keamanan dianggap memiliki peran signifikan, dan mereka berada dalam kekuatan sub-segmen nasionalis yang terpecah.

Selain itu, narasi keberlanjutan yang diusung oleh Ganjar-Mahfud, yang serupa dengan Prabowo-Gibran dalam kebijakan-kebijakan era Jokowi, dianggap tidak mendukung posisi kubu 03. PDIP menjadi ambivalen karena sementara klaimnya bahwa Jawa Tengah adalah kandang bantengnya, tetapi terdapat ketidakjelasan karena konflik internal di sub-segmen tersebut. Analisis ini mencerminkan kompleksitas dinamika politik di Jawa Tengah, di mana loyalitas ideologis bertabrakan dengan perubahan dinamika internal dan eksternal yang tengah berlangsung.

Tudingan bahwa lokasi kampanye Ganjar "diikuti" dengan agenda Presiden Joko Widodo telah mencuat sejak awal Desember. Menurut laporan Harian Kompas, perjalanan kampanye Ganjar mencakup kunjungan ke Manokwari dan Sorong di Papua Barat pada 20 November, dilanjutkan dengan kehadirannya di Jayapura, Papua, pada esok harinya untuk menghadiri deklarasi sukarelawan pendukungnya.

Sehari berikutnya, Joko Widodo melakukan kunjungan ke Biak Numfor, Papua, untuk meresmikan kampung nelayan dan mendistribusikan bantuan pangan cadangan beras dari pemerintah. Pada 1-3 Desember 2023, Ganjar melanjutkan kampanyenya di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Tidak lama setelahnya, pada 4 Desember 2023, Jokowi juga terbang ke NTT untuk memeriksa stok beras dan membagikan bantuan pangan.

Kemudian, tudingan bahwa Jokowi terus "membuntuti" Ganjar muncul kembali, kali ini di Jawa Tengah. Ganjar terus aktif berkampanye di berbagai kota dan kabupaten di provinsi ini sejak 26 Desember 2023 hingga awal Januari.

Sementara itu, Jokowi juga berada di Jawa Tengah sejak pergantian tahun. Rangkaian kunjungannya mencakup Banyumas, Surakarta, Cilacap, Purworejo, Brebes, hingga Tegal dalam beberapa hari terakhir. Salah satu agenda pentingnya adalah meresmikan enam jembatan di lintas utara Jawa, yang berlangsung di Kabupaten Brebes pada Rabu (03/01).

Pada hari yang sama, Jokowi tidak hanya meresmikan infrastruktur, tetapi juga menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah di Tegal. Bahkan, Presiden menjanjikan perpanjangan bantuan ini hingga Juni 2024 jika APBN memungkinkan, meskipun sebelumnya bantuan ini hanya dijadwalkan hingga Maret 2024. Dinamika kunjungan dan agenda publik keduanya menambah kompleksitas dalam persaingan politik, menciptakan narasi persaingan yang semakin intens di tengah persiapan menjelang Pemilihan Presiden 2024.

Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menyatakan bahwa mereka tidak terlalu mempermasalahkan langkah Joko Widodo, dan lebih berfokus pada kegiatan kampanye Ganjar, para relawan, dan caleg-caleg partai pendukung dalam upaya memenangkan Pemilihan Presiden.

Chico menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki keraguan terkait dominasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jawa Tengah. "Kami hanya berharap tidak ada politisasi dalam pembagian bansos oleh pemerintah, karena ini adalah hak rakyat," tambahnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa kunjungan bersama tersebut terjadi karena kader partai, termasuk Ganjar dan Jokowi, terbiasa melakukan blusukan. Namun, pernyataan ini dianggap sebagai upaya Hasto untuk menenangkan situasi, mengingat Jokowi saat ini secara terang-terangan mendukung Prabowo dan Gibran.

Menanggapi pernyataan Hasto, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menuding Hasto "sedang panik" karena Jokowi "saat ini sudah dengan terang benderang lebih banyak berpihak akan mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran". Hingga saat ini, belum ada tanggapan dari TKN Prabowo-Gibran terkait keuntungan yang mereka peroleh dari langkah Jokowi.

Di sisi lain, Koordinator Staf Khusus Presiden Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana menyatakan bahwa irisan kunjungan kerja presiden dengan lokasi kampanye capres-cawapres "tidak perlu dipersoalkan" karena keduanya memiliki agenda dan tujuan yang berbeda. Ari menegaskan bahwa rencana kunjungan kerja sudah disiapkan jauh-jauh hari dan melibatkan persiapan tempat, kehadiran orang, protokoler, dan antisipasi keamanan.

Terakhir, Ari mengklaim bahwa pembagian bantuan sosial, bantuan langsung tunai, dan program lainnya oleh Jokowi sudah dilakukan sejak periode pertama pemerintahannya. Dia menekankan bahwa penyaluran bansos tidak dapat ditunda, terutama dalam situasi sulit yang dihadapi masyarakat miskin akibat kenaikan harga bahan pokok menjelang Pemilihan Presiden.