Haris dan Fatia Divonis Bebas

Kegembiraan dan sorak sorai terjadi di antara pendukung Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, di dalam dan luar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Kegembiraan dan sorak sorai terjadi di antara pendukung Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, di dalam dan luar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Terdakwa Direktur Lokataru Haris Azhar (kanan) dan mantan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti (kiri) melakukan selebrasi ke pendukungnya usai sidang lanjutan di Pengadllan Negeri (PN) Jakarta Timur, Senin (8/1/2024). Foto oleh Antara/Fakhri Hermansyah

Oleh Enjang Pramudita dan Rochim Hya

Pada Senin (8/1/2024), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan untuk membebaskan aktivis hak asasi manusia dan demokrasi, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, dari tuduhan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam rekaman video yang diunggah di akun YouTube milik Haris, yang memuat siaran keduanya, majelis hakim menyimpulkan bahwa tidak ada tindakan pencemaran nama baik yang terjadi.

Keputusan tersebut mendapat apresiasi dari kuasa hukum Haris dan Fatia, yang menganggapnya sebagai langkah penting dalam melindungi kebebasan berbicara dan berpendapat. Mereka menilai putusan tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tanpa takut terhadap tuduhan yang tidak beralasan.

Sidang putusan itu disampaikan dengan susunan bergantian oleh Hakim Ketua Cokorda Gede Arthana dan dua hakim anggota, yakni Muhammad Djohar Arifin dan Agam Syarief Baharudin, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Para aktivis dari berbagai organisasi masyarakat sipil, kelompok korban HAM berat, organisasi buruh, dan pendukung Haris-Fatia turut serta dalam sidang tersebut, memberikan orasi dan yel-yel dukungan di depan PN Jaktim.

Dalam pembacaan putusan, Hakim Ketua Cokorda Gede Arthana menyatakan, "Menyatakan bahwa terdakwa Haris Azhar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan pertama, kedua primer, dakwaan kedua subsider, dan dakwaan ketiga. Membebaskan terdakwa Haris Azhar dari segala dakwaan." Keputusan tersebut mengakhiri proses hukum dan memberikan pembebasan kepada Haris Azhar dari segala tuduhan yang diajukan terhadapnya. Para pendukung yang hadir pun merespon dengan ekspresi kegembiraan atas keputusan tersebut.

Selain memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari tuduhan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, majelis hakim juga mengembalikan hak-hak terdakwa dalam segi kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya.

Fatia Maulidiyanti, mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), juga dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Seperti halnya Haris, Fatia juga dibebaskan dari seluruh tuntutan pidana yang dihadapinya dari jaksa penuntut umum. Keputusan ini tidak hanya mencakup pembebasan hukuman, tetapi juga memastikan pemulihan hak-hak dan integritas sosial terdakwa.

Sorak gembira dan kegembiraan merayap di antara para pendukung Haris-Fatia, baik yang berada di dalam maupun di luar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Putusan tersebut dianggap sebagai kemenangan bagi keadilan dan kebebasan berpendapat, menciptakan suasana penuh kelegaan dan kepuasan di kalangan para pendukung yang telah lama menantikan hasil akhir dari proses hukum yang berlarut-larut.

Sebelumnya, jaksa menuntut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman empat tahun penjara bagi Haris dan 3,5 tahun penjara bagi Fatia. Jaksa menyatakan bahwa keduanya melanggar Pasal 27 Ayat 3 juncto Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana diubah dalam UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke 1.

Tuntutan jaksa tersebut mencerminkan seriusnya dugaan pelanggaran yang dianggap terjadi oleh Haris dan Fatia dalam konteks UU ITE. Namun, putusan yang kemudian diberikan oleh majelis hakim membuktikan sebaliknya, dengan membebaskan keduanya dari semua tuntutan yang diajukan. Keputusan ini menciptakan suasana kelegaan dan kemenangan bagi Haris, Fatia, serta pendukung mereka, yang bersama-sama menghadapi tekanan dan ketegangan selama proses hukum berlangsung.

Hakim Muhammad Djohar Arifin mengambil pendekatan kritis terhadap rekaman siniar antara Haris dan Fatia, khususnya terhadap ucapan "jadi penjahat juga kita," dan menyimpulkan bahwa hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Mencermati persidangan, saksi Luhut, yang turut hadir sebagai saksi, bahkan menyatakan bahwa tidak ingat adanya kata "penjahat" dalam video siniar tersebut.

Arifin menjelaskan, "Menimbang bahwa ternyata dalam surat tuntutan jaksa pada halaman 231 hanya menitikberatkan pada muatan penghinaan dan pencemaran nama baik dari perspektif judulnya." Pernyataan ini menggambarkan bahwa fokus tuntutan jaksa lebih terarah pada aspek penghinaan dan pencemaran nama baik dalam konteks judul, tanpa mempertimbangkan secara mendalam konten dan konteks sebenarnya dari percakapan dalam siniar tersebut.

Dengan analisis ini, hakim menguatkan argumen bahwa ketidaksesuaian antara tuntutan jaksa dan kenyataan yang muncul dalam persidangan menguatkan keputusan untuk membebaskan Haris dan Fatia dari tuduhan yang dihadapi. Argumen hakim memberikan pencerahan terhadap kompleksitas kasus dan menggarisbawahi pentingnya memahami konteks secara menyeluruh dalam menilai suatu tindakan atau pernyataan.

Majelis hakim juga membahas kontroversi seputar sebutan "Lord" yang melekat pada nama saksi Luhut. Mereka menilai bahwa penggunaan kata "lord" sebelum nama Luhut tidaklah unik, sebaliknya, hal ini sudah menjadi kebiasaan yang umum terutama dalam lingkungan media daring. Bahkan, kata "Lord" Luhut sering kali diucapkan dalam percakapan sehari-hari tanpa menimbulkan masalah bagi saksi Luhut.

Pandangan majelis menyatakan bahwa kata "lord" berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti yang mulia, digunakan sebagai gelar untuk seseorang yang memiliki wewenang, kendali, atau kuasa atas pihak lain, seperti seorang pemimpin, majikan, atau penguasa. Hakim Arifin menjelaskan, "Penyebutan kata 'Lord' pada saksi Luhut bukan ditujukan pada personal saksi Luhut, tetapi lebih kepada posisi saksi Luhut sebagai salah seorang menteri di kabinet Presiden Jokowi."

Dengan argumen ini, majelis hakim memberikan pemahaman lebih lanjut tentang konteks pemakaian kata "Lord" terhadap saksi Luhut, menyatakan bahwa itu lebih mencerminkan posisinya sebagai pejabat publik daripada suatu bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik. Keputusan ini merinci pentingnya memahami makna dan konteks cultural dalam mengevaluasi tindakan atau istilah yang mungkin dianggap merendahkan dalam kasus hukum.

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa Luhut Pandjaitan telah diberikan kepercayaan yang besar oleh Presiden untuk mengurus berbagai aspek di pemerintahan dan dalam menghadapi situasi darurat seperti pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Hal ini menjadikan Luhut memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam menangani berbagai masalah negara.

Oleh karena itu, kata "Lord" yang disematkan pada Luhut tidak dianggap sebagai suatu bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik oleh majelis hakim. Mereka menyatakan bahwa istilah tersebut lebih mengacu pada posisi dan status seseorang yang berkaitan dengan kedudukannya, bukan sebagai bentuk penilaian negatif terhadap aspek fisik atau psikis seseorang. Hakim menjelaskan, "Karena kata 'lord' bukanlah menggambarkan konotasi buruk atau jelek atau hinaan atas keadaan fisik atau psikis seseorang, tapi merujuk pada status atau posisi seseorang yang berhubungan dengan kedudukannya."

Dengan demikian, pemahaman kontekstual terhadap penggunaan kata tersebut dalam kaitannya dengan Luhut Pandjaitan dijelaskan oleh hakim sebagai sebuah penghargaan terhadap posisi dan tanggung jawab yang diemban olehnya dalam lingkup pemerintahan dan situasi darurat.

Setelah pengumuman putusan, Haris dan Fatia segera meresponsnya dengan penuh rasa lega, sebab keputusan tersebut menyatakan mereka dibebaskan dari seluruh dakwaan yang dituduhkan. Sementara itu, pihak jaksa menyatakan bahwa mereka masih akan mendalami salinan dan substansi putusan sebelum mengambil keputusan lebih lanjut, menyatakan sikap "pikir-pikir."

Muhammad Isnur, yang merupakan kuasa hukum bagi Haris dan Fatia, mengapresiasi langkah yang diambil oleh majelis hakim. Meskipun sebelumnya kepolisian dan kejaksaan bersikeras bahwa terdapat dugaan pidana terkait program diskusi yang membahas kajian cepat koalisi masyarakat sipil, majelis hakim berhasil memutuskan dengan tegas bahwa tidak ada bukti tindak pidana dalam siaran kajian ilmiah tersebut. Isnur menyoroti bahwa putusan hakim bukan hanya sebagai pembebasan bagi kliennya, tetapi juga sebagai sebuah jaminan bagi masyarakat sipil untuk bersuara, menyuarakan pendapat, dan mengkritisi kebijakan pemerintah tanpa takut terhadap represi hukum. Keputusan tersebut, baginya, memiliki dampak positif dalam melestarikan dan memperkuat hak kebebasan berpendapat di tengah masyarakat.